Terjadinya Pemusatan Kekuasaan Catatan untuk Bachrun Martosukarto

Oleh : Sulardi

Subbab 1-2    : Mengenai tulisan Saudara Bachrun yang berjudul Upaya Menghindari Pemusatan Kekuasaan, Sulardi mengemukakan pendapatnya bahwa tulisan tersebut terdapat kurangnya kejelasan dan belum tuntasnya anjuran atau jalan keluar dari permasalahan yang dibahas.

Subbab 3-5    :  Sulardi memperjelas bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR. Demokrasi yang tak berjalan dan mudahnya pemunculan ketentuan ketatanegaraan yang secara yuridis menyimpang dari ketentuan konstitusi adalah sebab terjadinya pemusataan kekuasaan. Diantara contohnya adalah maklumat pemerintah tanggal 4 November 1945 (sistem presidensil menjadi sistem parlementer) dan maklumat Presiden No 1 tahun 1946 (pengambilalihan kekuasaan pemerintah sepenuh-penuhnya).

Subbab 6- 8   : Munculnya TAP MPRS sekitar 1959 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup adalah awal dari pemusatan kekuasaan pada kurun itu. Penyimpangan konstitusi tersebut berakhir dengan ditumpasnya G30S/PKI. Kemudian Orde Baru memimpin tatanan Negara, namun pembentukan undang-undang belum mencerminkan demokrasi. Pertumbuhan menjadi pilihan yang dipusatkan untuk pembangunan dalam sektor ekonomi. Akhirnya stabilitas nasional menjadi prioritas.

Subbab 9-12  : Maka muncul doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah sesuatu yang benar. Jadilah DPR terbelenggu dalam penyusunan undang-undang dan gagap dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik, pemerintah tidak segera melakukan pemerataan hingga berakibat badai kriris moneter. Selanjutnya, terjadi salah tafsir dalam kata “mandataris” sehingga presiden sungguh-sungguh menjadi mandataris MPR.

Subbab 13-14  :           MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memandatkan kedaulatannya kepada presiden, maka yang terjadi kemudian adalah bahwa pelaksana kedaulatan adalah presiden. Karena presiden diterjemahkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden menjadi seolah-olah sah saja bila “memveto” undang-undang. Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, sesuai pasal 5 UUD 19945 bahwa presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang, sedang DPR hanya diberi hak mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian masyarakat menghendaki adanya partai politik baru namun selalu terganjal oleh aturan bahwa hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya

Subbab 15-17  :           Pemusatan kekuasaan semakin berkembang. Jalan keluar dari permasalahan ini yaitu dengan melakukan reformasi politik, yaitu dengan mencabut undang-undang yang isinya jelas-jelas menghambat jalannyan demokratisasi dan cenderung memunculkan pemerintahan yang terpusat pada presiden. Jadi, problem ini hanya bisa diatasi jika ada kehendak dari pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s