Sistem Bagi Hasil di Jawa Tengah Penelitian Hukum Pemilikan Tanah di Sebuah Daerah Pertanian yang Penduduknya Sangat Padat

Oleh : Warner Roell

Subbab 1-2 : Di Indonesia, sistem bagi hasil mempunyai arti penting dalam kehidupan pertanian. Jumlah penggarap bagi hasil di daerah persawahan Jawa yang penduduknya sangat padat diperkirakan lebih dari 60%. Mengenai buruh dengan upah hasil bumi, buruh tani garapan dan buruh bagi hasil, mereka memainkan peran penting dalam pertanian di Indonesia. Namun informasi tentang perubahan kualitatif sistem bagi hasil tidak ada yang dapat diandalkan namun bentuk khusus kerja upahan dan garapan ini telah meningkat seiring pertambahan penduduk yang diiringi dengan jumlahnya yang menganggur.

Subbab 3     : Akibat perkembangan kepadatan penduduk sangat tinggi terutama di daerah penelitian. Pada tanah pasir lempung yang subur karena abu gunung berapi, bentuk pertanian yang umum adalah persawahan yang padat karya dengan hasil panen yang tinggi.

Subbab 4-7: Tingkat teknik produksi masih rendah. Tidak ada mekanisasi,kerja manual masih banyak dipakai. Karena produktivitas kerja rendah, maka pemakaian tenaga kerja sangat banya, terutama dalam bersawah. Kurangnya modal dan tawaran berlebihan akan sarana produksi berupa tenaga kerja, menyebabkan timbulnya sistem bagi hasil dan hubungan kerja dasar bagian yang sedikit bagi penggarap dalam mengolah lahannya. Kesempatan kerja di sektor industry yang memang sedikit, makin berkurang jumlahnya akibat penghancuran beberapa usaha perkebunan belanda pada masa pendudukan Jepang dan akibatnya banyak pemberontakan yang terjadi selama beberapa tahun setelah perang.

Subbab 8-11: Sistem bagi garap yang menyebar luas merupakan pencerminan kekurangan tanah yang bisa terlihat jelas dan tidak adanya peluang pekerjaan alternatif. Asal usul sistem bagi hasil menjangkau jauh ke sejarah dan berakar pada hukum pemilikan tanah feudal kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta serta para pendahulunya. Sistem ini mensyahkan hak kepemilikan umum bangsawan terhadap apa saja yang ada di dalam daerah kekuasaannya.

Subbab 12-14  : Pemilik hewan sering adalah pemimpin-pemimpin desa, seperti lurah, carik, kebayan, ulu-ulu, dan sebagainya. Di Jawa Tengah mereka memiliki berbagai hak istimewa pemakaian tanah jabatan menurut tradisi lama dan sesuai dengan pembagian tugas serta jumlahnya yang merupakan bagian dari harta tanah desa di setiap desa. Pembagian panen antara penggarap dan pemilik tanah sebesar 6:4 seperti yang dipropagandakan oleh PKI dan organisasi buruhnya telah dilarang pada tahun 1965 dan dipakai untuk memenangkan penduduk petani yang miskin tanah dan yang tidak memiliki tanah, tidak terealisasi secara hukum.

Subbab 15-16  : Bentuk-bentuk sistem garap yang digambarkan tersebut seperti sistem maro, sistem mertelu, dan sistem mrapat lazim digunakan dalam bersawah. Diantaranya yang paling umum dipakai di daerah yang diteliti adalah sistem bagi hasil. Pengamatan yang serupa dibuat oleh C.B Tripathi di Desa Jatijoso, sebelah selatan Surakarta di Jawa Tengah. Laporan pemerintah Belanda menyatakan bahwa bentuk bagi hasil ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan di dataran alluvial di Jawa Tengah.

Subbab 17-24  : Situasi sosial ekonomi penggarap yang sudah sulit semakin diperburuk terutama dengan penyediaan sromo. Ini adalah pembayaran tambahan uang oleh penggarap kepada pemilik tanah sebelum memulai penggarapan, seperti yang telah diceritakan pada sistem pembagian sistem bagi hasil. Tingginya sromo dihitung berdasarkan kualitas tanah, masa penggarapan, situasi pasar, gerak harga dan sebagainya. Berbicara tentang beban keuangan, ukuran sebenarnya oleh pembayaran muka yang mula-mula kelihatan sedikit ini, baru akan terlihat jelas ketikan dibandingkanya dengan pendapatan neto tahunan rata-rata yang diperkirakan oleh Sihono Jusuf. Pembayaran di muka menyebar terutama di daerah persawahan yang berpenduduk padat karena hal tersebut diiringi dengan permintaan tanah yang sangat besar. Selain itu, kesepakatan yang dikenal di daerah persawahan di Asia Tenggara menyebabkan dilakukannya praktek transaksi tebasan dan ijon yang sebenarnya dilarang. Tebasan berarti membeli padi sebelum panen sedangkan ijon adalah mengambil hak produk yang belum masak.

Subbab 25-26  : Sifat parasit sebagian besar sistem bagi hasil makin dikuatkan dengan munculnya perantara atau penggarap antara karena mereka benar- benar memperkecil jumlah hasil yang diperoleh si penggarap. Demi perbaikan kepentingan sosial yang dibutuhkan, maka harus dilakukan penghapusan situasi buruk sistem bagi hasil di Jawa. Usaha-usaha yang dirancang serasi dalam bidang politik kependudukan, bidang pertanian, usaha industrial dan infrastruktur, harus terus diupayakan. Sejak tahun 1965 masalah sistem bagi hasil masalah yang peka bahkan tabu dalam perdebatan politik karena ia pernah seperti yang telah disinggung dipergunakan sebagai alat agitasi politik oleh partai komunis di masa lampau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s