Model Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Oleh : Djuhendi Tadjudin

Ikhtisar Bacaan

Subbab 1        : Badui Luar di Kanekes, memakai pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru-tua. Mereka berpakaian seperti itu bukan karena tidak ada pilihan lain, melainkan karena sudah menjadi pilihannya. Pilihan itu dianggapnya telah pas dengan ukuran etika, estetika, budaya, dan aturan-aturan spiritualnya.

Subbab 2        : Suatu konsep disusun lebih mengedepankan ukuran-ukuran ekonomi makro. Saat konsep itu dioperasikan, dihasilkan kinerja yang ironikal. Satu sisi dicapai kinerja makro yang lumayan, misalnya diperoleh nilai produksi dan ekspor kayu yang tinggi. Disisi lain, kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat setempat.

Subbab 3-4    : Kini telah berkembang pengakuan internasional dalam era globalisasi ini, pola pengelolaan sektor-sektor lain cenderung mengglobal. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya hutan kian melokal. Artinya, tujuan-tujuan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya boleh universal, namun pola-pola pengelolaannya harus disesuaikan dengan keunikan-keunikan local, baik yang berkaitan dengan karakteristik sumberdaya hutannya maupun tata nilai masyarakatnya.

Subbab 5        : Kartodihardjo menggambarkan bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan saat ini bersifat paradoksal. Kebijakan pengusahaan hutan cenderung membela pencapaian target kuantum produksi kayu gelondongan. Sementara itu, instrumen untuk memelihara kelestarian lingkungan tidak berjalan secara efektif. Sehingga, kerusakan tetap melaju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, Kartodiharjo mengusulkan akan segera dilakukan penilaian dengan sumber paradoks, diantaranya menyehatkan prakondisi, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap modal sosial, menghentikan pengkambing-hitaman kemampuan organisasi dan memberikan dukungan yang nyata terhadap kebijakan pelestarian hutan.

 

Subbab 6-7    : Praktek pengelolaan sumberdaya hutan sarat dengan persengketaan tetapi tidak hanya terbatas pada akuan hak-hak kepemilikkan dan batas-batas yurisdiksinya. Persengketaan yang terkait dipandang dalam garis hirarki yang linier di mana hal itu dikaitka dengan pelaku-pelaku terkait (stakeholder) seminimalnya yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.

Subbab 8-11  : Tata nilai terhadap hutan bagi setiap stakeholder berbeda-beda. Selain itu terdapatlah perbedaan pemaknaan. Dunia internasioanla sangat percaya bahwa masyarakat mampu bertindak sebagai pengelola sumberdaya hutan. Pihak swasta dan pemerintah kerap memandang masyarakat sebagai ancaman terhadap keamanan usahanya.

Subbab 12-18  : Kini telah banyak dikembangkan model-model pengelolaan hutan yang meilbatkan masyarakat misalnya terminology community. HKM merupakan perwujudan berbagai bentuk pengelolaan hutan yang mengakomodasikan kepentingan dan partisipasi masyarakat secara luas. HKM dikenal dengan istilah social forestry, agroforesty, community based forest management dan lain-lain. Menimbang keunggulan konsep HKM, pemerintah mencoba mengadaptasikannya yang diformalkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 667/1998 tentang “Hutan Kemasyarakatan” (SKM) yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1998.

Subbab 19-31: HKM hanya diterapkan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan pelestarian alam pada zona tertentu.Batasan seperti itu digunakan sebagai “paying yuridis” oleh para free rider seperti mantan penguasaha HPH yang dicabut haknya. Yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, SKM merupakan paying hokum yang mengukuhkan sentralisme.Desentralisasi dan devolusi menjadi suatu keharusan yang memberikan kesempatan yang lebih baik untuk terjadinya bilateral matching antara lembaga birokrasi dan masyarakat lokal. Dalam HKM versi SKM, masyarakat tidak hadir sebagaimana adanya, melainkan dipaksa untuk tampil seperti yang dipersepsikan oleh pemerintah.

Subbab 32-38  : Thomson dan Freudenberger menggambarkan alur pikir yang jernih untuk merumuskan pola pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat. Awalnya, masyarakat perlu mendapatkan intensif agar masyarakat mampu menentukan pilihan sikap yang paling bijaksana dalam pengelolaan sumberdaya. Intensif itu bersifat unik, yang berangkat dari keunikan sumberdaya, keunikan masyarakat, dan keunikan aturan main yang efektif berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk pilihan masyarakat itu harus mencapai hasil akhir efisiensi, keadilan dan kepatutan, keberlanjutan dan keanekaragaman sumberdaya hayati.

Subbab 39-44  : Kelembagaan pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat dibangun di atas fondasi karakteristik sumberdaya hutan yang dikelola dan karakteristik masyarakat pengguna dan masyarakat disekitarnya. Karena itu, ia akan bersifat sangat unik, sekurang-kurangnya menurut sebaran geografiknya.Selain itu, keadaan sumberdaya hutan pada suatu kawasan tertentu dan karakteristik masyarakat penggunanya pada kawasan yang bersangkutan juga sangat dinamik dalam kurun waktu tertentu. Karena kelembagaan pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat itu sama sekali tidak seragam. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan di Krui bisa sangat berbeda dengan di Siberida. Implikasinya, setiap upaya untuk melakukan penyeragaman bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dalam produksi Indonesia senantiasa akan menghasilkan hal yang tidak realistik. Lebih jauh, pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam kelembagaan yang telah diseragamkan akan kehilangan keunggulan kearifan dan pengetahuan lokal tidak terakomodasikan dengan baik.

Subbab 45-46  : Dihubungkan dengan fungsi tujuan pemerintah, bahwa perumusan di atas menggambarkan bahwa perumusan bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi itu akan lebih befektif apabila dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ada di daerah. Pemerintah di daerah memiliki jarak budaya yang lebih pendek dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks itulah sering dinyatakan bahwa desentralisasi dan devolusi urusan pemerintah pusat kepada daerah itu sangat dibutuhkan dalam setiap pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat, meski desentralisasi dan devolusi tidak serta merta menciptakan bentuk optimal pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s